Undangundang republik indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia. Undangundang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor, tambahan lembaran negara nomor 3587. Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 3817. Nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Khusus untuk yang online sudah disesuaikan dengan perubahan berdasarkan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahannya, pasal ini dianggap memiliki unsur yang nyaris serupa dengan unsur pasal 12 huruf a undangundang tipikor. Korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140. Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 84, tambahan lembaran negara republik.
Undangundang republik indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 31 dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda. Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang a. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Surat tanda registrasi insinyur berlaku selama 5 lima tahun dan diregistrasi ulang setiap 5. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan. Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi presiden republik indonesia, menimbang. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Undangundang republik indonesia 5 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bab i ketentuan umum 6 bab ii asas dan tujuan 8 bab iii perjanjian yang dilarang 9 bab iv kegiatan yang dilarang bab v posisi dominan 15 bab vi komisi pengawas. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undangundang nomor 20. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Undangundang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 62. Undangundang ri nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 167, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3888 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Rehabilitasi adalah hak terdakwa untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam hal terdakwa.
Undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran negara tahun 1983 nomor 49 tambahan lembaran negara nomor 3262, sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 1994 lembaran negara tahun 1994 nomor 59, tambahan lembaran negara nomor 3566. Ivmpr 1999 tentang garisgaris besar haluan negara tahun 1999 2004. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor ivmpr 1999 tentang garisgaris besar haluan negara tahun 1999 2004. Uu no 35 th 1999 ttg perubahan atas uu no 14 th 1970 ttg ketentuan pokok kekuasaan kehakiman compiled by. Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 34, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4379. Tahun 1999 jo undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantas tindak. Dalam undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 9 pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan.
Sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undangundang tersebut. Hal ini disebabkan pasal 44 undangundang tersebut menyatakan bahwa undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 31, pasal 32, pasal 33 aya t1 dan ayat 3, dan pasal 34 undangundang dasar 1945. Undangundang republik indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Rehabilitasi adalah hak terdakwa untuk mendapat pemilihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Undangundang nomor 20 tahun 2001 terhadap undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan. Anda bisa download gratis undangundang ini dalam bentuk file pdf, dan anda juga bisa membaca undangundang ini secara online. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, selanjutnya disebut renja skpd, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 satu. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Diantaranya ada kuhp, undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui undang undang nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor 30 tahun 2002. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Undangundang nomor 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum diganti atau diubah berdasarkan undang undang ini dinyatakan tetap berlaku. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 1969 tentang bentukbentuk usaha negara lembaran negara tahun 1969 nomor 16, tambahan lembaran negara nomor 2890 menjadi undangundang lembaran negara tahun 1969 nomor 40, tambahan lembaran negara nomor 2904. Undang undang republik indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pada saat mulai berlakunya undangundang ini segala ketentuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan pemberian bantuan penghidupan orang jompo yang merupakan pelaksanaan dari undangundang nomor 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo sepanjang tidak. Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara. Studi t entang penerapan p asal gratifikasi yang dianggap.
Undang undang nomor 7 tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok. Pasal ini secara khusus mengatur pemberian grati kasi yang berhubungan dengan jabatannya oleh pegawai publik. Undangundang republik indonesia uu nomor 42 tahun 1999 42 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol. Silahkan download dokumen undangundang melalui link dibawah ini. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara. Pidana korupsi di indonesia oleh frans simangunsong, sh. Tindak pidana korupsi menurut undangundang nomor 31 tahun 1999 jo. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa detail peraturan.
Saudarasaudara, sebelum kita mulai seperti biasa saya ingin perkenalkan lebih dahulu atau mempersilakan pihakpihak yang hadir. Undangundang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara. Pdf abstrak gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi. Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Undangundang uu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 28e, pasal 28g, pasal 28i, dan pasal 28j undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuanketentuan pokok. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian lembaran negara republik indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3041 sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan.
Undangundang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 156. Bab i ketentuan umum penjelasan tentang definisi dan pengertian yang dibahas di uu bank indonesia, serta penggunaan rupiah rp sebagai mata uang dan ketentuan penggunaannya. Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan. Undangundang nomor 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan lembaran. Tahun 1982, sebagaimana telah diratifikasi dengan undangundang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan united nations convention on the law of the sea konvensi perserikatan bangsabangsa tentang hukum laut. Undangundang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 35, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3879. Pasal 1 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 20, pasal 21, pasal 23, pasal 23c, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa negara dan. Undangundang republik indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang a. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, selanjutnya disebut uupa. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi presiden republik indonesia, menimbang.
Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya presiden republik indonesia menimbang. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 42, tambahan. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 2 tahun 1980, dan undangundang nomor 1 tahun 1985, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kchidupan politik, karena itu perlu dicabut.
Pasal undangundang no 31 tahun 1999 jo undangundang. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan. Pasal 20, pasal 21, pasal 28c, pasal 28d ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 31 ayat 5 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Pasal 34 ayat 3 undangundang dasar negara repubiik indonesia tahun 1945.
899 1611 489 1605 12 1639 532 979 1622 692 550 847 452 819 1184 379 985 1583 1533 1221 1345 1421 1450 39 448 6 424 1367 1034 1494 1395 162 1008 1270 71 58 937 774 574